PSI Sebut Pemprov DKI Gagal Menekan Penularan Covid19 pada PSBB Transisi Fase Pertama

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana menilai, PSBB transisi fase pertama gagal menekan penyebaran Covid-19 di Ibu Kota. Menurutnya, rata-rata kasus positif selama satu bulan masih cukup tinggi, yakni 165 kasus per hari. “Positivity rate DKI Jakarta masih di atas 5%, artinya masih banyak kasus Covid-19 yang belum terdeteksi dan berpotensi penularan tetap tinggi,” kata William dalam keterangan resminya kepada wartawan, Kamis (2/7/2020).

William menjelaskan, minimnya pengawasan protokol kesehatan selama PSBB transisi membuat penyebaran Covid-19 sulit ditekan. Selain itu, penegakkan sanksi kepada pelanggar belum optimal. Padahal aturan mengenai sanksi sudah dibuat. “Lemahnya penegakan aturan ini berpotensi membentuk klaster baru, lihat saja di pasar tradisional, sudah ada lebih 152 pedagang positif Covid-19 di 68 pasar,” ujarnya.

Selain itu, William mengkritisi kebijakan Pemprov DKI yang membuka kembali hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day. Menurutnya, kebijakan itu bertentangan dengan aturan pembatasan keramaian publik. “Ini jelas melanggar protokol kesehatan, kesehatan masyarakat dipertaruhkan, tidak heran kalau ada lonjakan penambahan kasus positif dua minggu terakhir,” jelasnya. Oleh karena itu, William mendesak Pemprov DKI untuk lebih tegas menegakkan aturan protokol kesehatan selama PSBB transisi fase kedua. Dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk mengikuti aturan yang ada. “Jakarta untuk tetap waspada dan tidak gegabah, masih ada 27 RW zona merah di Jakarta. Di masa perpanjangan ini, saatnya penegakan aturan dipertegas,” imbuhnya.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn