PSI Wanti wanti Anies Jangan Potong TKD Tenaga Medis DKI

Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan berencana memangkas sejumlah tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai akibat pandemi COVID-19. Rencananya Tunjangan kinerja daerah (TKD) atau tunjangan penghasilan pegawai (TPP) seluruh PNS menurut akan dipangkas 50 persen, dan beberapa tunjangan akan dihapus.

Menanggapi hal itu, PSI DPRD DKI Jakarta meminta agar seluruh tenaga kesehatan di DKI yang menjadi garda depan dalam penanganan virus corona dikecualikan dari kebijakan pemotongan itu.

“Mereka sudah mengorbankan waktu dan tenaga, mengambil segala resiko dan berjuang melawan virus corona. Sudah selayaknya pemerintah menjamin kesejahteraan mereka. Jangankan pemotongan, insentif mereka juga harusnya harus lancar dibayarkan,” kata Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo di Jakarta, Senin (11/5).

Melalui Peraturan Gubernur No.23 Tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta menetapkan insentif tambahan bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang medis lainnya yang terlibat dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19 di Jakarta sebesar Rp 215.000 per orang/hari terdiri dari 150.000 uang transportasi dan 65.000 uang makan.

Anggara menilai tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam menekan tingkat infeksi virus COVID-19 mulai dari edukasi, mengidentifikasi, merawat hingga mendampingi proses penyembuhan pasien terinveksi virus corona. Karenanya setiap tenaga kesehatan baik yang bekerja di puskesmas, rumah sakit maupun laboratorium harus menjadi perhatian khusus Pemprov DKI.

“Mereka melayani warga masyarakat dengan tulus, sebagai gantinya, kita yang menjaga kesejahteraan keluarga mereka dengan memberikan tunjangan tanpa adanya pemotongan apapun,” tambah Anggara.

Usulan ini pemotongan Tunjangan kinerja daerah (TKD) atau tunjangan penghasilan pegawai (TPP) PNS DKI diungkap pada Rapat Gabungan Pimpinan DPRD DKI dan juga dibahas pada rapat di Komisi.

Anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih pun akan memanggi Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Pendapatan Pemprov DKI tahun ini diprediksi hanya sekitar Rp47 triliun, sementara anggaran belanja mencapai Rp51 triliun.

Untuk mengimbangi kekurangan tersebut Pemprov DKI Jakarta akan memangkas anggaran belanja sejumlah pos pengeluaran untuk dialihkan menjadi anggaran penanganan COVID-19. Salah satunya adalah anggara n belanja pegawai. Anggaran yang semula Rp24,19 triliun dipangkas Rp5,05 triliun menjadi Rp19,14 triliun.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn