Reklamasi Ancol, PSI MInta Anies Perhatikan Nasib Nelayan

Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan izin reklamasi Ancol mendapat reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat salah satunya Forum Komunikasi Nelayan Jakarta yang merasa tidak diberdayakan oleh pemerintah. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta meminta agar Anies memperhatikan kepentingan para nelayan.

“Saya membaca kegelisahan para nelayan terkait dua persoalan, yaitu lingkungan dan pemberdayaan. Sehingga Pak Anies perlu mencari jalan tengah,” kata Viani Limardi, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI dalam keterangannya, Selasa (7/7).

 

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah beralasan, reklamasi kawasan Ancol perlu dilakukan karena wilayah tersebut dipakai untuk menampung tanah hasil pengerukan waduk dan sungai.

Padahal penolakan Reklamasi merupakan salah satu janji kampanye yang diutarakan Gubernur Anies pada debat putaran kedua Pilkada DKI 2017 dengan alasan akan memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan.

Viani menilai hal yang wajar jika rakyat Jakarta memandang Anies tidak konsisten. Di satu sisi menolak reklamasi dengan alasan pelestarian lingkungan. Tapi di sisi yang lain malah membangun daratan di atas laut. Untuk keluar dari polemik ini, Viani mengusulkan dua opsi sebagai alternatif kebijakan.

 

“Opsi pertama, jika Pak Anies benar-benar peduli lingkungan seperti janji kampanye, seharusnya area tersebut diubah menjadi hutan bakau. Dengan demikian, Pemprov DKI berperan memperbaiki ekosistem pesisir dan selanjutnya bisa menjadi tempat perkembangbiakan berbagai jenis ikan,” jelasnya.

Opsi kedua, jika Anies bersikeras melakukan reklamasi di Ancol, maka harus dipastikan agar proyek ini bisa memberikan manfaat bagi para nelayan dan warga pesisir Jakarta pada umumnya. Hal ini penting dan mendesak karena ada ribuan nelayan yang tinggal di rumah tidak layak huni dan berada di lingkungan yang tidak sehat.

 

“Salah satu caranya, Pak Anies mewajibkan pihak developer agar membangun rusun terpadu. Di dalamnya bisa mencakup hunian, sarana pengolahan ikan, dermaga, pasar, puskesmas, sekolah, taman bermain anak, dan berbagai fasilitas lainnya. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup warga pesisir Jakarta,” tutup Viani.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn