Reklamasi Ancol PSI Sebut Anies Teruskan Pembangunan Pulau K dan L Era Ahok

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai reklamasi Ancol yang izinnya dikeluarkan Gubernur Anies Baswedan lewat Keputusan Gubernur (Kepgub) 237 tahun 2020 merupakan kelanjutan dari proyek pembangunan pulau K dan L yang dulu direncanakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Btp) alias Ahok.

Izin Pulau K dikeluarkan oleh Ahok lewat Kepgub nomor 2485 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. seluas 32 hektar.

Kemudian izin pulau L dikeluarkan oleh Fauzi Bowo saat menjabat Gubernur DKI lewat Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2012 No. 1296/-1.794.2.

 

Izin pembangunan pulau imitasi ini kemudian dicabut Anies Baswedan setahun setelah menjabat Gubernur. Bersama izin pembangunan dua pulau ini, Anies juga mencabut 15 izin pulau reklamasi yang lain sebagai wujud pemenuhan janji kampanye Pilkada.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Viani Limardi, mengatakan lokasi reklamasi Ancol saat ini sama persis dengan lokasi pulau K dan L. Anies dinilai hanya mempermain kata-kata saja untuk mengelabui masyarakat DKI.

“Lokasi proyek sama tapi judulnya berbeda. Ini hanya akal-akalan saja untuk menghilangkan kata reklamasi. Jadi, sudah jelas bahwa sebenarnya Pak Anies melanjutkan proyek reklamasi Pulau K dan Pulau L,”kata Viani Limardi saat dikonfirmasi Senin (13/7/2020).

Dalam pernyataan Anies beberapa hari lalu, Reklamasi Ancol disebut sudah berjalan 11 tahun. Laut diuruk dengan lumpur hasil pengerukan 13 sungai dan 30 waduk di Jakarta. Oleh sebab itu, dia memberikan izin reklamasi Ancol seluas 155 hektar karena proyek itu dinilai sebagai upaya penanggulangan banjir di Jakarta.

 

Viani menilai pernyataan Anies tersebut mengada-ada. Pasalnya, rencana reklamasi Ancol Timur seluas 120 hektar telah ada di Laporan Tahunan PT Pembangunan Jaya Ancol tahun 2009 dan 2010.

“Proyek reklamasi ini adalah keputusan bisnis yang sudah direncanakan sejak lama oleh Ancol, bukan akibat adanya kegiatan pengerukan sungai dan waduk. Di laporan tersebut dituliskan bahwa lahan reklamasi akan dikembangkan menjadi pusat rekreasi, resort, bisnis, dan hunian,” ucap Viani.

Selain itu, lanjut Viani, sejauh ini Pemprov DKI maupun Ancol belum pernah menyampaikan kajian di rapat-rapat DPRD mengenai proyek pembangunan daratan buatan itu.

“Kajian tersebut masih jadi misteri. Jika kajian itu benar-benar ada, sebaiknya segera dibuka ke publik agar tidak terjadi polemik,” ujar Viani.

Viani juga mengoreksi pernyataan Anies mengenai lokasi penampungan lumpur. Dari kedua lokasi reklamasi, penampungan lumpur hanya ada di Pulau L.

“Kawasan Pulau K tidak digunakan untuk menampung lumpur dan saat ini masih berupa tanggul. Mohon Pak Anies jangan mengada-ada,” tutupnya.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn