Rp1,6 Triliun Tak Jelas Arahnya, Sejumlah Anggota DPRD DKI Teken Surat Usulan Interpelasi Formula E

Realitarakyat.com – Anggaran Formula E DKI jakarta semakin tidak jelas, dimana diketahui Pos anggaran untuk penyelenggaraan Formula E yang dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pun tak main-main jumlahnya. Sejak 2020, Pemprov DKI sudah menyetor uang senilai Rp 360 miliar ke pihak penyelenggara untuk commitment fee dan biaya sosialisasi Rp 600 juta.

Pendanaan lainnya senilai Rp 934 miliar digunakan untuk pembayaran asuransi penyelenggaraan Formula E. Semua beban anggaran tersebut diajukan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov DKI Jakarta.

Namun, rincian anggaran penyelenggaran Formula E tidak sampai di situ, Pemprov DKI juga mengajukan anggaran ajang balap listrik itu melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo senilai Rp 306 miliar. Total keseluruhan mencapai Rp 1,6 triliun.

Karena penyelenggaraan Formula E tak kunjung mendapat kepastian, anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra meminta Anies segera menarik anggaran penyelenggaraan Formula E untuk penanganan Covid-19. Dia meminta ketegasan Anies karena anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk penanganan pandemi Covid-19 di Jakarta.

“Jangan bilang Jakarta tidak punya dana untuk pandemi Covid-19 kalau belum mau memperjuangkan pengembalian dana Rp 1 triliun di Formula E,” ujar Anggara, Rabu (18/7/2021).

Selain itu, Hari ini juga Lima anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menandatangani surat penyampaian usulan hak interpelasi terkait rencana Pemprov DKI untuk menggelar Formula E di Ibu Kota.
Hak interpelasi adalah hak anggota legislatif untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan yang dianggap penting serta berdampak luas.

Usulan hak interpelasi tersebut diketahui dari unggahan di akun Instagram Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ima Mahdiah. Ia telah mengizinkan unggahan itu untuk dikutip.

“Dimulai 5 anggota dewan yang saya temui hari ini dan lusa sudah janjian dengan teman-teman yang konfirmasi untuk ikut serta dalam hak Interpelasi kali ini,” tulis Ima dalam unggahannya, Senin (16/8) yang lalu.

Berdasarkan unggahan tersebut, lima orang yang menandatangani itu adalah Ima Mahdiah, Rasyidi, Wa Ode Herlina, Ong Yenny dan Gilbert Simanjuntak.

Ima yakin usulan itu akan berjalan dan didukung anggota dewan lainnya, sebab menurutnya hal itu menyangkut uang rakyat yang tidak bisa dijelaskan secara terbuka oleh Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini.

“Bahkan kerugian yang sudah ditemukan oleh BPK sebesar Rp106 miliar. Kondisi masih pandemi, lebih baik digunakan untuk masyarakat yang terdampak Covid. Terlebih dipaksakan penyelenggaraan Formula E di Juni 2022 yang menurut saya itu masih dalam masa pemulihan Covid,” katanya.

Berdasarkan unggahan Ima, terlihat surat usulan hak interpelasi itu ditujukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

“Bersama ini dimohonkan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, bahwa kami yang bertandatangan di bawah ini para anggota DPRD DKI menyampaikan usulan Hak Interpelasi kepada saudara Gubernur DKI Jakarta mengenai penyelenggaraan Formula E sebagai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat di Jakarta,” dikutip dari surat itu.

Sebelumnya, selain PDI Perjuangan, Fraksi PSI juga mewacanakan untuk menggulirkan hak interpelasi kepada Anies terkait rencana gelaran Formula E itu.

Adapun jika merujuk pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, hak interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 15 anggota DPRD. Selain itu, usulan Hak Interpelasi juga harus disampaikan lebih dari satu fraksi.(Ilm)

Sumber : https://www.realitarakyat.com/2021/08/rp16-triliun-tak-jelas-arahnya-sejumlah-anggota-dprd-dki-teken-surat-usulan-interpelasi-formula-e/?print=print

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn