Supaya Efektif, Politikus PSI Sebut PSBB DKI Jakarta Butuh Ongkos Rp 8 Triliun

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menilai penerapanan aturan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta membutuhkan biaya besar. Supaya efektif, pembatasan ini disebut butuh ongkos sekitar Rp8 triliun

Biaya ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti penanganan kesehatan, insentif ekonomi dan  penegakan aturan PSBB.

“Jadi, kalau Pemprov DKI tidak bisa menyediakan anggaran sebesar itu (Rp8 triliun) karena alasan keterbatasan fiskal daerah, maka model PSBB yang saat ini dilakukan akan tetap tidak efektif,” kata politikus PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Milianisari saat dikonfirmasi, Kamis (21/5/2020).

 

Gubernur Anies Baswedan sudah mengumumkan perpanjangan PSBB di Jakarta. PSBB tahap III ini diberlakukan selama dua pekan mulai 22 Mei hingga 4 Juni 2020 mendatang.

Menurut Mili pelaksanaan PSBB harus disesuaikan dengan kondisi sumber daya Pemprov DKI Jakarta, kalau tidak aturan ini tak akan berjalan efektif.

“Hitungan kami di Fraksi PSI, akibat penerapan PSBB ini, kerugian ekonomi yang ditanggung mencapai Rp153 triliun, atau sekitar 8 persen PDRB Jakarta tahun 2019. Untuk itu, agar efektif, perlu penyesuaian model PSBB yang disesuaikan dengan kondisi sumber daya Pemprov,” tegasnya.

PSI DPRD DKI mengusul agar PSBB kali ini bisa dilonggarkan bagi kelompok masyarakat tertentu, misalnya kelompok sosial, ada pelonggaran kelompok usia produktif tertentu dalam bekerja dengan memperhatikan protokol kesehatan di lingkungan kerjanya.

Selain itu, perlu ada pelonggaran kegiatan ekonomi secara bertahap. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, seperti restoran, rumah makan, dan sebagainya, bisa lebih dilonggarkan.

Dalam hal ini, mereka tetap boleh menerima tamu untuk makan di tempat dengan kriteria physical distancing dan protokol kesehatan. Pun sama halnya dengan pusat-pusat belanja, seperti mall, dengan penerapan protokol kesehatan.

 

“Kalau pelonggaran kegiatan ekonomi tidak dilakukan, justru berbahaya. Selain eskalasi dampak negatif ekonomi makin meluas, Pemprov juga malah tidak bisa mengawasi pelaksanaannya karena pelaku usahanya yang beroperasi secara diam-diam,” ucapnya.

Berikut Analisa dampak PSBB dari Fraksi PSI DPRD DKI:

1. PSBB mengakibatkan terhentinya sekitar 70 persen kegiatan ekonomi di Jakarta. Nilai kerugian ekonomi yang ditanggung per harinya mencapai Rp 3,66 triliun. Total selama PSBB, perkiraan nilai kerugian ekonomi sebesar Rp 153.7 triliun, sekitar 8 persen dari PDRB Jakarta. 

2. Terhadap pendapatan rumah tangga (RT), secara total, penerapan PSBB mengakibatkan turunnya pendapatan RT sekitar Rp 51,7 triliun. 

3. Akibat PSBB, diperkirakan pendapatan (surplus) usaha turun hingga Rp 82 triliun.

4. Pendapatan pajak Pemprov hilang sekitar Rp 4,6 triliun.

5. Jumlah pekerja yang kehilangan pendapatan mencapai 504 ribu orang. Karena kehilangan pendapatan, mereka ini sangat mungkin tergolong ke dalam kelompok miskin dan rentan miskin baru di Jakarta.

6. Akibat PSBB, diperkiraan jumlah kemiskinan absolut di Jakarta bertambah 42 ribu orang, atau sekitar 12 persen dari total penduduk miskin DKI tahun 2019.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn