Pemprov DKI Diminta Masifkan Informasi Soal Perubahan PPDB

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta menggencarkan sosialisasi pembukaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021/2022. Pasalnya, ada sejumlah perubahan aturan jelang pembukaan PPDB DKI pada Senin, 7 Juni 2021.

“Perubahan ini tidak masif disosialisasikan sehingga banyak orang tua murid tidak yakin harus mendaftarkan anaknya ke sekolah mana,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangan tertulis, Minggu, 6 Juni 2021.

Wicitra menyebut ada empat poin krusial yang mesti disosialisasikan. Pertama, skema baru zonasi PPDB 2021 yang sebelumnya diatur berdasarkan kelurahan dan rukun warga (RW).

Kini, zonasi menjadi berbasis rukun tetangga (RT) yang dibagi menjadi prioritas pertama untuk RT domisili dan prioritas kedua untuk RT di sekitar sekolah. Sedangkan prioritas ketiga untuk RT yang tidak berhimpit langsung dengan sekolah.

Wicitra menyebut perubahan zonasi yang baru terbit pada Mei lalu itu hanya beredar di media sosial. Tidak ada sosialisasi langsung kepada orang tua.

“Minim komunikasi dua arah sehingga masih ada informasi simpang siur di antara wali murid,” papar politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Kedua, aturan jalur prestasi PPDB 2021. Jalur prestasi akademik dan non-akademik kini menambahkan aspek persentil.

“Seperti pengalaman organisasi dan kejuaraan sebagai penentu selain nilai rapor dan akreditasi seperti tahun lalu,” ujar Wicitra.

Poin ketiga, lokasi konsultasi masalah data kependudukan. Pasalnya, administrasi data kerap ditemui pada PPDB 2020.

Wicitra mendorong Dinas Pendidikan DKI berkoordinasi dengan Kepala Satuan Pelaksana Kependudukan Catatan Sipil Kelurahan. Supaya membuka ruang konsultasi terkait masalah itu.

“Pemprov DKI tidak boleh tinggal diam, masalah administrasi harus segera diselesaikan,” tegas Wicitra.

Keempat, bantuan biaya pendidikan anak 2021. Calon siswa yang gagal di PPDB 2021 harus diberitahu bahwa Pemprov DKI punya program Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS). Program itu telah berjalan dari 2020 dan berlanjut tahun ini.

Wicitra menyebut empat poin itu harus segera disebarluaskan. Supaya orang tua murid bisa memilih sekolah yang paling tepat bagi anaknya. Dia juga mengusulkan ada video tutorial pendaftaran di setiap jalur seleksi.

“Harapannya tidak ada lagi orang tua murid yang kebingungan ataupun kehilangan informasi,” tutur dia.

Sumber: https://www.medcom.id/nasional/metro/3NO9r32k-pemprov-dki-diminta-masifkan-informasi-soal-perubahan-ppdb

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *