Fraksi PSI DKI dukung pansus banjir

Program Naturalisasi Sungai Tidak Jelas, PSI Dukung Pansus Banjir

8 Januari 2020 – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian melihat status pelaksanaan kegiatan naturalisasi dan normalisasi sungai Pemprov DKI tidak jelas. Justin mengingatkan bahwa anggaran kegiatan pengendalian banjir sudah tercantum baik dalam APBD 2019 maupun APBD 2020.

“Di APBD 2019 sudah ada anggaran pengadaan tanah sungai Rp 500 miliar, tapi penyerapannya baru sekitar 20% akibatnya program normalisasinya jadi tersendat,” kata Justin. Justin mengingatkan bahwa Gubernur Anies Baswedan bulan Mei 2019 sudah memberi janji mengenai pelaksanaan program naturalisasi sungai. 

“Pemprov DKI bahkan pernah mengatakan kalau naturalisasi sungai akan kelihatan hasilnya pada Desember 2019. Di penghujung tahun kita malah dapat “hadiah” tahun menyedihkan,” kata Justin.

justin adrian psi
Justin: Fraksi PSI DKI dukung pansus untuk cari solusi banjir

Selanjutnya, Justin mengatakan bahwa anggaran pengendalian banjir juga telah terdapat dalam APBD 2020, baik untuk kegiatan naturalisasi maupun untuk pengadaan lahan.

“Di APBD 2020 sudah ada anggaran untuk naturalisasi sebanyak Rp 142 miliar dan untuk pengadaan lahan sebanyak Rp 670 miliar. Jadi jangan sampai pada 2020 sudah dianggarkan malah tidak dikerjakan lagi.”

Terkait anggaran-anggaran tersebut, Justin secara khusus mempertanyakan progres naturalisasi yang telah dikerjakan Pemprov.

banjir psi dukung pansus
Hujan di penghujung tahun akibatkan banjir di awal tahun 2020

“Kalau memang Pemprov sudah mengerjakan proyek naturalisasi, tolong tunjukkan sejauh mana yang sudah dikerjakan dan apa hasilnya. Saya hanya ingin melihat yang katanya sudah dikerjakan dan janji bahwa hasilnya bisa terlihat di bulan Desember 2019 itu. Nyatanya kan banjir. Artinya ada yang miss di sini,” ujar Justin.

Lebih lanjut, Justin mengatakan Fraksi PSI mendukung pansus banjir untuk menyelidiki penyebab banjir besar di Jakarta awal tahun 2020.

“Pansus ini penting. Pemprov dan DPRD memiliki tanggungjawab menjelaskan kepada publik apa masalah yang sebenarnya terjadi. Kita memang tidak bisa melawan kekuatan alam tapi kita bisa mengantisipasi sebelum kejadian buruk menimpa kita,” tutup Justin.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn